Seiring dengan tumbuhnya perekonomian
Indonesia sebagaimana dijelaskan di atas,
pembangunan manusia di Indonesia juga mengalami perbaikan. Pada tahun 2002, nilai Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) Indonesia adalah. 65,8 dan meningkat menjadi 69,6 pada tahun
2005. Meskipun telah mengalami perbaikan, pencapaian IPM ini masih relatif
rendah dibandingkan negara berkembang lainnya. Dalam Human Development
Report 2005 yang dikeluarkan oleh
UNDP, posisi IPM Indonesia masih
menempati peringkat ke 110 dari 177 negara, berada di bawah posisi
Vietnam, Philiphina, Thailand, ataupun Malaysia.
Untuk melihat perbandingan relatif antar
daerah di Indonesia, BPS-UNDP-Bappenas (2004) mengklasifikasikan IPM suatu
daerah ke dalam empat kategori, yaitu kategori tinggi (nilai IPM di atas 70),
menengah tinggi (nilai IPM 66 – 70), menengah rendah (nilai IPM antara 60 – 65)
dan rendah (nilai IPM di bawah 60).
Berdasarkan klasifikasi tersebut ada 12 propinsi yang
berkategori IPM tinggi yaitu DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Riau, DI Yogyakarta,
Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu,
Jambi, Bangka Belitung, dan Sumatera Selatan.
Selanjutnya, 15 propinsi
berkategori IPM menengah tinggi yaitu
Jawa Barat, Bali, Jawa Tengah,
Lampung, Maluku, NAD, Banten, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan,
Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan
Barat, serta tiga propinsi berkategori IPM menengah rendah yaitu Nusa Tenggara
Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Papua.
Tidak ada satu propinsi pun yang berkategori rendah.
Menurut UNDP (1990:1), pembangunan
manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi
manusia (a process of enlarging people’s choices).
PREMIS Pembangunan Manusia
1. Penduduk sebagai pusat perhatian;
2. Di dukung 4 pilar: produktifitas, pemerataan,
kesinambungan, pemberdayaan;
3. Menjadi dasar dalam penentuan tujuan dan
analisis-analisis pilihan untuk mencapainya.
Dari berbagai pilihan yang ingin dicapai, salah satu pilihan
terpenting adalah:
·
Manusia
dapat berumur panjang dan sehat,
·
Memiliki
ilmu pengetahuan dan
·
Mempunyai
akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.
Pembangunan manusia melihat secara
bersamaan semua isu dalam masyarakat ; pertumbuhan ekonomi, perdagangan,
ketenagakerjaan, kebebasan politik ataupun nilai-nilai kultural dari sudut
pandang manusia.
TUJUAN
PEMBANGUNAN MANUSIA :
Terwujudnya
kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan, dan tercapainya
kebutuhan dasar.
DALAM
KONTEKS INTERNASIONAL;
·
Indonesia
memiliki komitmen untuk melaksanakan Tujuan Pembangunan Milenium (Milennium
Development Goals) :
·
Menurunkan
proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya di bawah $ 1 per hari menjadi
setengahnya antara 1990-2015
·
Menurunkan
proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi setengahnya antara tahun
1990-2015
·
Memastikan
pada tahun 2015 semua anak-anak dimanapun, laki-laki maupun perempuan dapat
menyelesaikan pendidikan dasar.
·
Menghilangkan
ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada 2005 dan di
semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015.
·
Menurunkan
angka kematian balita sebesar dua pertiganya, antara 1990-2015
·
Menurunkan
angka kematian ibu sebesar tiga perempatnya antara 1990-2015
Definisi
operasional IPM :
Indeks Pembangunan Manusia merupakan
indikator komposit yang menggabungkan tiga aspek penting, yaitu peningkatan
kualitas fisik (kesehatan), intelektualitas (pendidikan), dan kemampuan
ekonominya (daya beli) seluruh komponen masyarakat dalam kurun waktu tertentu.
Komponen IPM :
X1 = angka harapan hidup
X2 = Tingkat pendidikan
X3 = Kemampuan Daya Beli
Penghitungan
indeks Pendidikan :
2/3
(indeks melek huruf) + 1/3 (indeks rata-rata lama sekolah)
Angka
Harapan Hidup (e0)
Merupakan perkiraan rata-rata
lamanya hidup sejak lahir yang mungkin akan dicapai oleh sekelompok penduduk. Angka
harapan hidup atau e0 dihitung menggunakan metode tidak langsung (metode Brass,
varian Trussel) berdasarkan variabel rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata
anak yang masih hidup. Metode Trussel selama ini dianggap cukup moderat
untuk menghitung angka harapan hidup penduduk dibandingkan metode lainnya.
Indeks Pendidikan
·
Indeks
Pendidikan diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Angka
Melek Huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca
dan menulis (baik huruf latin maupun lainnya).
·
Rata-Rata
Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh
penduduk usia 15 tahun keatas diseluruh jenjang pendidikan yang pernah
dijalani.
·
Angka
melek huruf dan rata-rata lama sekolah dihitung pada penduduk usia 15 tahun
keatas dengan pertimbangan mereka dianggap sebagai penduduk dewasa sehingga
mampu melakukan pilihan-pilihan dalam hidup secara mandiri.
Indikator Pendidikan Yang Digunakan
:
·
Indikator
angka melek huruf diperoleh dari variabel kemampuan membaca dan menulis
·
Indikator
rata-rata lama sekolah dihitung dengan menggunakan dua variabel secara
simultan; yaitu tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani dan jenjang
pendidikan tertinggi yang ditamatkan.
Indeks daya Beli Penduduk
·
Kemampuan
daya beli merupakan kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar
minimal untuk hidup secara layak.
·
Komponen
kemampuan daya beli penduduk diukur dengan indikator rata-rata konsumsi riil
yang telah disesuaikan.
·
Batas
minimum kemampuan daya beli penduduk sebesar Rp. 300.000,-/kapita/tahun untuk
memenuhi kebutuhan dasar paling minimum. Setara dengan dua kali garis
kemiskinan yang terendah di perdesaan Sulawesi Selatan dan Papua pada tahun
1990.
·
Batas
maksimum kemampuan daya beli penduduk sebesar Rp. 732.720,-/kapita/tahun untuk
memenuhi kebutuhan dasar paling minimum. Setara dengan Proyeksi pengeluaran
riil/unit/tahun untuk propinsi yang memiliki angka tertinggi (Jakarta Selatan)
pada tahun 2018 setelah disesuaikan dengan formula Atkinson
Penghitungan
Daya Beli melalui tahap sebagai berikut :
·
Menghitung
Pengeluaran Konsumsi Per Kapita (=A)
·
Mendeflasikan
Nilai A dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) (=B)
·
Menghitung
daya beli per unit (purchasing power parity/unit. Data dasar yang digunakan
adalah data harga dan kuantum dari suatu basket komoditi yang ditetapkan (27
komoditi)
·
Membagi
nilai B dengan PPP per unit (=C)
·
Menyesuaikan
nilai C dengan fomula Atkinson untuk memperoleh nilai marginal utility dari C.
Kode
|
Provinsi / Kabupaten
|
Indeks Pembangunan
Manusia
|
||||||
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
6400
|
KALIMANTAN TIMUR
|
72,2
|
72,9
|
73,3
|
73,77
|
74,52
|
75,11
|
75,56
|
6401
|
Pasir
|
71.00
|
71,7
|
72,3
|
72,7
|
73,46
|
73,99
|
74,66
|
6402
|
Kutai Barat
|
69,1
|
69,2
|
70,5
|
71,93
|
72,16
|
72,6
|
72,9
|
6403
|
Kutai
|
70,4
|
71,3
|
71,5
|
71,53
|
72,03
|
72,5
|
72,89
|
6404
|
Kutai Timur
|
69,1
|
69,3
|
69,8
|
70,46
|
70,84
|
71,23
|
72,05
|
6405
|
Berau
|
70,1
|
70,7
|
71,1
|
72,12
|
72,75
|
73,22
|
73,84
|
6406
|
Malinau
|
70.00
|
70,3
|
71,5
|
71,68
|
71,78
|
72,3
|
72,65
|
6407
|
Bulongan
|
71,2
|
72,3
|
72,5
|
73,33
|
74,30
|
74,68
|
75,11
|
6408
|
Nunukan
|
70,4
|
71,7
|
72.00
|
72,17
|
72,86
|
73,48
|
73,84
|
6409
|
Penajam Paser Utara
|
70,9
|
71,5
|
71,7
|
72.00
|
72,69
|
73,11
|
73,59
|
6410
|
Tana Tidung
|
70,68
|
71,07
|
71,42
|
||||
6471
|
Kota Balikpapan
|
75,7
|
76,1
|
76,3
|
76,62
|
77,31
|
77,86
|
78,33
|
6472
|
Kota Samarinda
|
74,5
|
75,1
|
75,5
|
75,62
|
76,12
|
76,68
|
77,05
|
6473
|
Kota Tarakan
|
73,7
|
73,9
|
74,9
|
75,3
|
75,92
|
76,37
|
76,74
|
6474
|
Kota Bontang
|
74,7
|
74,9
|
75,1
|
75,61
|
76,08
|
76,52
|
76,88
|
Kabupaten/Kota
|
Variabel Pembentuk Angka IPM 2010
|
|||
Angka Harapan
|
Angka Melek
|
Rata-rata lama
|
Pengeluaran
|
|
Hidup
|
Huruf
|
sekolah
|
Per kapita
|
|
(Tahun)
|
(%)
|
(Tahun)
|
disesuaikan (Rp)
|
|
Kalimantan Timur
|
71
|
97.05
|
8.07
|
642,500
|
Pasir
|
73.09
|
96
|
7.85
|
629,930
|
Kutai Barat
|
70.16
|
95.97
|
7.8
|
628,830
|
Kutai Kartanegara
|
67.93
|
96.87
|
8.33
|
637,100
|
Kutai Timur
|
68.61
|
97.28
|
7.86
|
624,580
|
Berau
|
69.92
|
97.18
|
8.13
|
636,080
|
Malinau
|
68.33
|
92.94
|
7.76
|
647,910
|
Bulungan
|
72.9
|
95.56
|
8.11
|
635,920
|
Nunukan
|
71.54
|
94.35
|
7.42
|
639,440
|
PPU
|
71.46
|
95.55
|
7.66
|
630,910
|
Tana Tidung
|
72.64
|
89.05
|
7.1
|
618,430
|
Balikpapan
|
72.17
|
98.77
|
10.08
|
654,780
|
Samarinda
|
71.21
|
98.01
|
9.8
|
649,780
|
Tarakan
|
71.74
|
97.97
|
9.36
|
646,930
|
Bontang
|
72.42
|
99.2
|
10.04
|
633,430
|
Ilustrasi
Penghitungan IPM Kalimantan Timur 2012 :
Angka
harapan hidup :
71
Angka
melek huruf : 97,05
Rata-rata
lama sekolah
: 8,07
Konsumsi
per kapita riil : 642.500
Berdasarkan
data tersebut, dihitung indeks masing-masing komponen :
Indeks
angka harapan hidup :
(71 – 25) / (85 – 25) =
0,76
Indeks
angka melek huruf :
(97,05 – 0) / (100 – 0) =
0,9705
Indeks
rata-rata lama sekolah :
(8,07 – 0) / (15 – 0) = 0,538
Indeks
pendidikan : 2/3
(0,9705) + 1/3 (0,538) = 0,826
Indeks
Konsumsi per kapita riil : (642.500
– 360.000) / (732720 – 360.000) = 0,7579
Akhirnya,
angka IPM Jawa Barat dihitung : IPM =
1/3 (0,76 + 0,826 + 0,7579)
=
0,7813 x 100 = 78,13
Upaya
yang mungkin dilakukan untuk “mendongkrak” pencapaian IPM :
Dalam
konteks peningkatan derajat kesehatan misalnya, upaya menurunkan tingkat
kematian bayi dan balita secara bertahap harus menjadi prioritas. Kegiatan yang
cukup relevan diantaranya, adalah:
·
Memudahkan
akses fasilitas kesehatan dengan melakukan pembangunan sarana kesehatan secara
lebih merata, utamanya di kecamatan yang relatif tertinggal.
·
Meningkatkan
Gerakan Sayang Ibu (GSI) dalam rangka meningkatkan status gizi balita, dengan
cara pemberian ASI (Air Susu Ibu) eksklusif.
·
Mensosialisasikan
program hidup sehat, baik melalui sekolah-sekolah maupun perkumpulan ibu-ibu
PKK di desa atau kelurahan misalnya. Atau melalui pemutaran film, seperti yag
pernah dilakukan oleh BKKBN dalam rangka menggalakkan program KB.
Di
bidang pendidikan:
·
Akselerasi
wajar dikdas 9 tahun
·
Penuntasan
buta huruf secara berkelanjutan
·
Menurunkan
angka rawan drop out murid sekolah
·
Revitalisasi
gedung-gedung sekolah, sebagai upaya meningkatkan partisipasi murid secara
berkelanjutan.
·
Meningkatkan
anggaran pendidikan secara bertahap
·
Efisiensi
pengelolaan pendidikan
·
Meningkatkan
peran serta orang tua dan masyarakat dalam pendidikan
·
Menggalakan
program kejar paket secara berkelanjutan
·
Melakukan
sertifikasi bagi lulusan pendidikan luas sekolah (PLS), seperti program kejar
Paket A, B dan C dan program lainnya (madrasah salafiyah)
